PERMASALAHAN BANJIR DI KOTA BESAR JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kedekatan makhluk hidup dengan alam sering dilupakan sehingga kepekaan terhadap alam kurang dalam perhatian. Manusia di beberapa daerah kota sering melalaikan keseimbangan alam sehingga dapat mengakibatkan beberapa bencana alam seperti banjir yang terjadi pada musim penghujan yang disebabkan karena tindakan manusia sendiri (membuang sampah ke sungai maupun kegiatan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam).
Didalam penataan tata letak kota dan pertamanan yang kurang efisiennya suatu program yang dapat menyebabkan berkurangnya daya serap air di suatu wilayah tertentu dan dapat berdampak pada wilayah lain.
Musim hujan yang telah tiba, membuat warga kota Jakarta semakin sibuk dengan persiapan yang dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dan harta yang dimiliki. Jakarta sering terkena banjir yang diungkapkan dari beberapa sumber yang merupakan kiriman air dari wialayah Bogor, dikarenakan aliran sungai yang berasal dari kabupaten bogor antara lain : DAS Ciliwung, DAS Cakung, DAS Angke, DAS Sunter, DAS Kalibaru dan DAS Krukut.
Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada musim hujan perlu suatu pengamatan dan tindak lanjut dari pihak pemerintah. Adapun, kota Jakarta merupakan ibukota negara yang merupakan sentral ekonomi negara.

B. Identifikasi Masalah
Indonesia terdapat dua msuim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan , terjadi masalah banjir dan tanah longsor , sedangkan pada musim kemarai terjadi masalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Apakah Indonesia terutama kota-kota besar dapat terbebas dari banjir?

C. Pembatasan Masalah
Aplikasi sistem disesuaikan dengan keterbatasan tenaga, waktu dan biaya dimana tidak setiap persoalan manajemen diselesaikan dengan pendekatan sistem. Pembatasan ruang lingkung sering sekali digunakan untuk mendapatkan pengkajian yang effisien dan operasional (Eriyatno, 1999).
Mengingat pembahasana tinjauan pelaksanaan penanggugalangan banjir di wilayah Jabodetabek, penulis merasa perlu untuk membatasi cakupan Pembahasan ini. Pembahasan penulis difokuskan pada sistem penanggulangan banjir di wilayah Jabodetabek dengan beberapa faktor yang berkaitan dengan penyebab terjadinya banjir disebebakan oleh perilaku manusia antara lain : perencanaan pembangunan alur sungai yang salah, tata wilayah yang belum efisien, pembangunan sarana dan prasarana yang salah serta terdapat pendangkalan sungai dan pengendapan yang diakibatkan erosi.

D. Perumusan Masalah
Perbaikan yang ditujukan pada Perencanaan pembangunan alur sungai yang salah, tata wilayah yang belum efisien, pembangunan sarana dan prasarana yang salah serta terdapat pendangkalan sungai dan pengendapan yang diakibatkan erosi.

E. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan umum dari makalah ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem penanggulangan banjir di wilayah Jabodetabek. Sedangkan tujuan khusus dari tugas ini yaitu :
1. Untuk mengetahui tata letak kota di wilayah Jabodetabek.
2. Untuk mengetahui permasalahn banjir yang melanda kota-kota besar terutama kota Jakarta.
3. Untuk mengetahui sistem pengendalian banjir di Kota Jakarta.

F. Manfaat Penulisan
Memberikan pengetahuan mengenai banjir dan penanggulangan bencana banjir yang melanda kota-kota di Indonesia terutama di Jakarta.


BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Analisis Kebutuhan
Analisa kebutuhan merupakan permulaan pengkajian dari suatu sistem (Eriyatno, 1999). Dalam melakukan analisa kebutuhan dinyatakan kebutuhan-kebutuhan yang ada, baru kemudian dilakukan tahap pengembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dideskripsikan. Dalam makalah ini dijelaskan mengenai sistem pengendalian banjir dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Adapun analisis mengenai kebutuhan untuk pihak yang terlibat dalam pengendalian banjir sebagai berikut :
Gambar. 1

2.2 Formulasi Permasalahan
Formulasi permasalahan merupakan pembahasan permasalahan yang dihadapi berdasarkan beberapa kriteria yang kemudian dievaluasikan. Eriyatno (1989) menyatakan bahwa formulasi permasalahan didasarkan pada penentuan informasi yang terperinci yang dihasilkan selama identifikasi sistem. Bila mungkin hal tersebut dikembangkan menjadi suatu pernyataan tentang bagaimana sistem harus bekerja agar memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan dimana jumlah output yang spesifik dapat ditentukan, serta kriteria jalannya sistem yang spesifik agar mencapai suatu optimasi.
Penyusunan sistem pengendalian banjir di Jabotabek dan dapat diformulasikan sebagai berikut :

2.3 Identifikasi Sistem
Sistem pengendalian banjir Jabotabek merupakan kegiatan untuk meminimalkan terjadinya banjir dan perbaikan kualitas lingkungan di wilayah Jabotabek, berdasarkan diagram lingkar sebab akibat pengendalian banjir di Jabotabek dapat dilakukan dengan tiga kegiatan utama yaitu :
1. Teknologi pengendalian banjir yang meliputi pelurusan, sudetan, pembuatan tanggul, pembetonan dinding, dan pengerasan penampang sungai. Sungai-sungai di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir mengalami hal serupa. Dalam hal ini, mengusahakan air banjir secepat-cepatnya dikuras ke hilir, tanpa memperhitungkan banjir yang akan terjadi di hilir. Pola pelurusan dan sudetan mengakibatkan percepatan aliran air menuju hilir. Di bagian hilir akan menanggung volume aliran air yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Jika penampang sungai di tempat tersebut tidak mencukupi maka akan terjadi peluapan ke bagian bantaran. Jika bantaran sungai tidak cukup, bahkan mungkin telah penuh dengan rumah-rumah penduduk, maka akan terjadi penggelembungan atau pelebaran aliran. Akibatnya areal banjir semakin melebar atau bahkan alirannya berpindah arah. Pelurusan dan sudetan sungai pada hakikatnya merupakan penghilangan retensi atau pengurangan kemampuan retensi alur sungai terhadap aliran airnya. Penyelesaian masalah banjir di suatu tempat dengan cara ini pada hakikatnya merupakan penciptaan masalah banjir baru di tempat lain di bagian hilirnya.
2. Perencanaan tata ruang merupakan prespektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memeperhatikan keragaman wawasan kegiatan setiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis ; ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan kembali. Perencanaan tata ruang kawasan Bopuncur merupakan penetapan lokasi dominasi pemanfaatan ruang berdasarkan : (a) fungsi kawasan utama yang meliputi kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari kawasan sempada sungai,
kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar waduk/danau/situ) dan kawasan budidaya (kawasan pertanian lahan basah, kawasan permukiman, kawasan pertanian lahan kering, kawasan perkebunan dll).
(b) fungsi kawasan dan aspek kegiatan yang meliputi kawasan pedesaan (kawasan pertanian lahan basah dll) dan kawasan perkotaan (Keppres, 1999).
3. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman pohon kembali pada daerah-daerah yang gundul atau pada daerah-daerah yang berlereng curam dimana faktor erosi dapat cepat terjadi. Pohon yang ditanam berperan sebagai menahan atau mengurangi daya perusaka butir-butir hujan yang jatuh dan
aliran air diatas permukaan tanah sehingga melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi.
Dalam penyusunan sistem pengendalian banjir harus diperhatikan komponen-komponen yang akurat yang merupakan bagian input terkendali yang meliputi perencanaan tata ruang, teknologi pengendalian banjir dan reboisasi. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang komprehensif dan applicable tentang komponen-komponen tersebut.
Pada hakekatnya identifikasi sistem merupakan usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran kuantitatif pada sebanyak mungkin peubah-peubah sistem dan mempelajari terjadinya kendala-kendala yang dihadapi. Komponen-komponen dalam input lingkungan dan input tidak terkendali merupakan aspek yang harus diantisipasi dalam pengendalian banjir di Jabotabek. Meskipun sulit untuk merubahnya tetapi dalam sistem ini perlu mengakomodasi kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada komponenkomponen tersebut.
MODEL PENGENDALIAN BANJIR DENGAN AHP
Tujuan utama dari hirarki ini adalah Sistem Pengendalian Banjir di Jabotabek. Kriteria-kriteria yang dikembangkan dalam pengendalian banjir adalah Pendangkalan Sungai, Pengelolaan DAS, Aliran Permukaan, Daerah Resapan, Perilaku Masyarakat dan Reklamasi Pantai.
Faktor pendangkalan sungai termasuk faktor penting pada kejadian banjir. Pendangkalan sungai berarti terjadinya pengecilan tampang sungai, hingga sungai tidak mampu mengalirkan air yang melewatinya dan akhirnya meluap. Pendangkalan sungai dapat diakibatkan oleh proses pengendapan (sedimentasi) terus-menerus, terutama di bagian hilir sungai. Masalah pendangkalan sungai sudah sangat serius dan ditemukan di hampir seluruh daerah hilir/muara di Indonesia.
Daerah Aliran Sungai adalah wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Perubahan fisik yang terjadi di DAS akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan retensi DAS terhadap banjir. Retensi DAS dimaksudkan sebagai kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu. Manfaat langsung peningkatan retensi DAS adalah konservasi air di DAS terjaga, muka air tanah stabil, sumber air terpelihara, kebutuhan air untuk tanaman terjamin dan fluktuasi debit sungai dapat stabil. Memperbaiki retensi DAS pada prinsipnya adalah memperbanyak kemungkinan air hujan dapat meresap secara alamiah ke dalam tanah sebelum masuk ke sungai atau mengalir ke hilir. Untuk hal ini perlu kesadaran masyarakat secara masal terhadap pentingnya DAS melalui proses pembelajaran sosial yang intensif dan terusmenerus.
Aliran permukaan yaitu air yang mengalir diatas permukaan tanah. Bentuk aliran inilah yang penting sebagai penyebab erosi, oleh karena merupakan pengangkutan bagian-bagaian tanah. Aliran permukaan berpengaruh pada pengendalian banjir, semakin tinggi aliran permukaan semakin cepat terjadinya banjir sehingga pengendalian aliran permukaan merupakan bagian pengendalian banjir.
Daerah Resapan merupakan daerah tempat masuknya air ke dalam tanah, umumnya (tetapi tidak mesti) melalui permukaan dan secara vertikal. Masuknya air dari luar ke permukaan tanah biasa disebut infiltrasi sedangkan peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah biasa disebut perkolasi. Daerah resapan tidak bisa lepas dari infiltrasi dan perkolasi . Daerah resapan berperan dalam pengendalian banjir, semakin banyak pori tanah yang tertutup oleh bangunan atau gedung, daerah resapan akan semakin kecil sehingga memperbesar terjadinga air yang mengalir di permukaan dan menyebabkan terjadinya banjir.
Perilaku masyarakat penyebab banjir yang meliputi pengundulan hutan, pembuangan sampah di sungai, pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pembangunan pemukiman yang diluar tata ruang peruntukan dan lain-lain. Perilaku masyarakat yang negatif ini dapat memperbesar dan mempercepat terjadinya banjir, pernah terjadi di daerah Bogor tidak hujan dan hujan hanya berada di Jakarta dalam tempo tidak terlalu lama sudah menyebabkan terjadinya banjir hal ini diakibatkan oleh perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan khususnya pada daerah aliran sungai sehingga kapasitas sungai tidak mencukupi dan terjadi luapan air yang mengakibatkan banjir atau saluran irigasi yang tersumbat oleh sampah sehingga air yang seharusnya mengalir di saluran irigasi meluap ke jalan-jalan.
Reklamasi pantai merupakan pengurukan suatu wilayah dengan tanah atau bahan padat, yang dahulu merupakan daerah tangkapan air (hutan mangrove, tambak, situ dll) menjadi suatu daratan yang layak secara ekonomis. Perubahan penggunaan lahan yang menyalahi hukum alam akan menyebabkan luapan air, air yang seharusnya sudah bisa masuk kelaut karena adanya reklamasi pantai menyebabkan air mencari jalan alternatif ke laut melalui perumahan-perumahan penduduk yang mempunyai permukaan tanah yang rendah dan menyebabkan terjadinya banjir diareal perumahan tersebut sehingga reklamasi pantai pada intinya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat banyak.
Setelah level kriteria semua diisi, maka level alternatif diisi dengan Perencanaan Tata Ruang, Reboisasi dan Teknologi Pengendalian (Gambar 1).
Setelah penyusunan hirarki selesai maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan antar elemen-elemen dengan memperhatikan pengaruh elemen pada level di atasnya. Pembagian pertama dilakukan untuk elemen-elemen pada level kriteria dengan memperhatikan level diatasnya, yaitu goal atau tujuan utamanya. Pembandingan dilakukan dengan skala satu sampai sembilan dan memenuhi aksioma-aksioma AHP.

Gambar 1. Hirarki Sistem Pengendalian Banjir di Jabotabek

Matriks perbandingan dari level dua dengan memperhatikan keterkaitannya dengan level satu adalah sebagai berikut :
Tabel .3
Perbandingan Pasar Kriteria
PS PD AP DR PM RP Bobot Prioritas
PS 1 2 2 2 3 3 0.098
PD 1 4 3 6 4 0.116
AP 1 5 5 6 0.226
DR 1 4 2 0.058
PM 1 7 0.467
RP Incon 0.009 1 0.035

Keterangan :

PS = Pendangkalan Sungai
PD = Pengelolaan DAS
AP = Aliran Permukaan
DR = Daerah Resapan
PM = Perilaku Masyarakat
RP = Reklamasi Pantai

Dari matrik perbandingan tersebut (Tabel 3.) terlihat bahwa perilaku masyarakat (0,467) merupakan kriteria terpenting dalam pengendalian banjir dilanjutkan aliran permukaan,(0,226), pengelolaan DAS (0,116), pendangkalan sungai (0,098), daerah resapan (0,058) dan yang terakhir adalah reklamasi pantai (0,035). Urutan tersebut berdasarkan bobot prioritas yang dihasilkan matriks perbandingan tersebut dimana bobot yang lebih tinggi diletakkan sebagai faktor utama pengendalian banjir sedangkan semakin kecil bobot tersebut akan semakin rendah terhadap pengendalian banjir.
Sebenarnya tanpa bobot prioritas dapat diperkirakan kriteria yang penting dalam pengendalian banjir di Jabotabek yaitu perilaku manusia, karena berdasarkan analisa keadaan di lapang, masyarakat Indonesia belum terbiasa membuang sampah pada tempat yang disediakan sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah pada suatu wilayah sehingga menyebabkan terjadinya banjir hal ini bisa dilihat setelah terjadi banjir terjadi penumpukan sampah pada kanal-kanal air sebagian sungai di Jabotabek.
Setelah matriks perbandingan level dua selesai diisi dan dihitung bobot prioritasnya, langkah selanjutnya, membuat matriks perbandingan antar elemen level tiga dengan memperhatikan keterkaitannya dengan elemen level dua. Pada tahap ini ada enam matriks perbandingan yang dibuat karena ada elemen-elemen level tiga yaitu alternatif yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Reboisasi dan Teknologi Pengendalian. Matriks perbandingan antara level dua yaitu kriteria dalam hal ini adalah pendangkalan sungai terhadap level tiga adalah sebagai berikut (Tabel 4.) :

Dalam matriks perbandingan elemen level tiga terhadap pendangkalan sungai terlihat bahwa reboisasi adalah yang terbaik meskipun bobot prioritas belum dihitung. Jadi hal ini terjadi karena alternatif reboisasi lebih disukai daripada alternatif teknologi pengendalian dan perencanaan tata ruang. Reboisasi berperan negatif dalam pendangkalan sungai karena dengan adanya alternatif reboisasi kemungkinan terjadi erosi semakin kecil dan bahan yang terbawa oleh air sungai tidak besar sehingga tidak terjadi banyak pengendapan di daerah hilir. Teknologi pengendalian agak berperan saat terjadi pengerukan endapan di sungai tetapi hal ini tergantung pada ketersediaan dana, jadi pencegahan ini adalah pencegahan kuratif sedangkan penghijauan adalah pencegahan preventif dalam hal ini pencegahan preventif lebih baik daripada pencegahan kuratif. Untuk perencanaan tata ruang kurang berperan dalam proses pendangkalan sungai karena perencanaan tata ruang merupakan alternatif kebijakan dalam penggunaan lahan.

Matriks perbandingan antara level dua untuk pengelolaaan DAS adalah sebagai berikut (Tabel 5.):

Dalam matriks perbandingan pada level untuk pengelolaan DAS terlihat bahwa reboisasi adalah yang terbaik. Jadi hal ini terjadi karena alternatif reboisasi lebih disukai daripada alternatif perencanaan tata ruang dan teknologi pengendalian. Reboisasi berperan dalam pengelolaan DAS hal ini karena dengan adanya reboisasi, DAS suatu daerah tidak banyak menerima bahan-bahan erosi sehingga menyebabkan DAS terjaga kelestariannya dan lebar sungai tidak mengalami penyempitan akibat banyak bahan endapan yang terbawa dari hulu ke hilir. Untuk alternatif perencanaan tata ruang dan pengendalian teknologi kedua elemen dianggap sama dan mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap pengendalian banjir.
Matriks perbandingan antara level dua untuk aliran permukaan adalah sebagai berikut (Tabel 6.):


Dalam matriks perbandingan pada level untuk aliran permukaan terlihat bahwa perencanan tata ruang dan teknologi pengendalian adalah yang terbaik. Alternatif perencanaan tata ruang dan teknologi pengendalian disukai daripada alternatif rebosisasi. Perencanaan tata ruang dan teknologi pengendalain berperanan sama dalam mengelola aliran permukaan karena perencanaan tata ruang yang baik akan menyebabkan besarnya aliran permukaan yang ada tidak begitu besar sedangkan teknologi pengendalian juga berperan mengurangi aliran permukaan dengan adanya pembuatan waduk-waduk sehingga aliran permukaan yang mangalir dari hulu ke hilir bisa diantisipasi.
Matriks perbandingan antara level dua untuk daerah resapan adalah sebagai berikut (Tabel 7.):

Dalam matriks perbandingan pada level untuk daerah resapan terlihat bahwa teknologi pengendalian adalah yang terbaik dilanjutkan reboisasi dan perencanaan tata ruang. Teknologi pengendalian merupakan hal yang penting dalam daerah resapan hal ini karena dengan pembuatan waduk atau dam-dam akan menyebabkan perluasan daerah resapan sehingga air tidak mengalir dan tertampung di waduk-waduk sehingga kapasitas infiltrasi akan semakin tinggi dan perkolasi juga semakin tinggi. Alternatif kedua yang baik untuk daerah resapan adalah reboisasi karena dengan adanya reboisasi akan memperbanyak resapan air karena akar tumbuhan akan mengikat butir-butir air yang mengalir di permukaan sehingga akan terserap oleh tanah.

Matriks perbandingan antara level dua untuk perilaku masyarakat adalah sebagai berikut (Tabel 8.):

Dalam matriks perbandingan pada level untuk perilaku masyarakat terlihat bahwa teknologi pengendalian adalah yang terbaik dilanjutkan oleh reboisasi dan perencanaaan tata ruang. Teknologi pengendalian sangat bereperan dalam perilaku masyarakat karena teknologi pengendalian dapat berfungsi sebagai perbaikan
lingkungan dimana kualitas lingkungan sangat tergantung kepada perilaku masyarakat.
Reboisasi berkaitan dengan perialkua masyarakat, masyarakat yang berpeilaku positif akan menyebabkan terjadinya pelestarian alam sedangkan masyarakat yang berperilaku negatif akan mengurangi terjadinya keseimbangan alam.
Matriks perbandingan antara level dua untuk reklamasi pantai adalah sebagai berikut (Tabel 9.):

Dalam matriks perbandingan pada level untuk reklamasi pantai terlihat bahwa reboisasi merupakan alternatif pertama, karena reklamasi pantai akan menyebabkan suatu wilayah mengalami penurunan kemampuan infiltrasi dan perkolasi sehingga dibutuhkan kegiatan reboisasi. Teknologi pengendalian merupakan alternatif kedua karena dengan perencanaan yang sesuai dengan amdal maka reklamasi pantai tidak begitu berdampak negatif terhadap lingkungan.
Setelah semua matriks perbandingan untuk level tiga selesai diisi dan diolah maka didapatkan bobot prioritas lokal. Operasi perkalian antar matriks lokal kemudian dilanjutkan operasi perkalian dengan prioritas global. Prioritas-prioritas lokal dan prioritas global dari pengendalian banjir ditunjukkan dalam table berikut :

Pada tabel 10 dalam kolom alternatif yang meliputi perencanaan tata ruang, reboisasi dan pengendalian teknologi menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang merupakan nilai yang tertinggi (0,0659) hal ini disebabkan oleh lima dari enam kriteria yaitu pendangkalan sungai, pengelolaan DAS, daerah resapan, perilaku masyarakat dan reklamasi pantai mempunyai nilai unggul dibandingkan dengan alternatif reboisasi dan teknologi pengendalian. Teknologi pengendalian mempunyai nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan reboisasi karena teknologi pengendalian unggul pada kriteria pendangkalan sungai, pengelolaan DAS dan reklamasi pantai terhadap reboisasi, sebenarnya perbandingan keunggulan antara pengendalian teknologi dengan reboisasi sama-sama mempunyai 3 (tiga) kriteria keunggulan tetapi karena bobot penilaian pada kriteria lebih tinggi sehingga menyebabkan nilai dari prioritas global untuk teknologi
pengendalian mempunyai nilai lebih tinggi yaitu 0,185 dibandingkan dengan reboisasi 0,156.
Dalam alternatif reboisasi terdapat satu kriteria yang paling tinggi yaitu pada kriteria aliran permukaan dan dalam alternatif reboisasi juga terdapat prioritas yang paling rendah untuk kriteria pendangkalan sungai, pengeloaan DAS dan reklamasi pantai. Sedangkan untuk kriteria daerah resapan dan perilaku manusia merupakan prioritas menengah.
Alternatif teknologi pengendalian dalam tujuan pengendalian banjir merupakan alternatif yang terakhir karena dalam enam kriteria yang dianalisa tidak ada satupun yang menonjol sehingga alternatif teknologi pengendalian merupakan alternatif yang terakhir dalam penanganan banjir di Jabotabek. Pola pelurusan dan sudetan mengakibatkan percepatan aliran air menuju hilir. Di bagian hilir akan menanggung volume aliran air yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Penyelesaian masalah banjir di suatu tempat dengan cara ini pada hakikatnya merupakan penciptaan masalah banjir baru di tempat lain di bagian hilirnya. Oleh karena itu, pola penanganan banjir di Indonesia dengan menggunakan prinsip integralistik yaitu One River-One Plant and One Intergrated Management. Dengan prinsip ini maka banjir juga harus dibagi secara integral sepanjang sungai menjadi banjir kecil-kecil, guna menghindari banjir besar yang destruktif di suatu tempat tertentu.

BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang diuraikan dalam makalah ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Permasalahan banjir di Jabotabek adalah merupakan masalah yang komplek sehingga untuk pemecahan masalah dilakukan secara sibernetik, holistik dan efektif dengan pendekatan kesisteman. Pengendalian banjir secara kesisteman yang berarti didalamnya terdiri dari kriteria-kriteria yang saling terkait dan mempengaruhi guna mencapai tujuan.
2. Dalam makalah ini pengendalian banjir dapat dikategorikan berdasarkan kriteriakriteria yang terdiri dari pendangkalan sungai, pengeloaan DAS, aliran permukaan, daerah resapan, perilaku masyarakat dan reklamasi pantai sedangkan alternatif pemecahannya berdasarkan perencanaan tata ruang, reboisasi dan teknologi pengendalian.
3. Proses pencapaian tujuan dengan menggunakan AHP yang perlu diperhatikan adalah kriteria jangan terlalu banyak baik arah vertikal maupun horidontal. AHP dapat digunakan untuk analisis pengendalian banjir sehingga dari beberapa alternatif dapat dipilih alternatif pengendalian banjir yang terbaik. Berdasarkan alternatif perencanaan tata ruang, reboisasi dan teknologi pengendalian menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang mempunyai prioritas yang paling baik sebesar 55,0 % dilanjutkan reboisasi sebesar 29,3 % dan yang terakhir adalah teknologi pengendalian sebesar 15,8 %.

B. SARAN
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan AHP maka sistem pengendalian banjir di Jabotabek dapat direkomendasikan sebagai berikut : Perencanaan tata ruang merupakan faktor utama dalam pengendalian banjir sehingga perencanaan tata ruang yang sudah disusun untuk segera dilaksanakan secara benar dan adil, benar disini adalah secara sungguh-sungguh melaksanakan tata ruang secara konsisten dan tidak secara musiman karena saat ini ada kecenderungan apabila terjadi banjir baru dicari kambing hitam permasalahan sedangkan adil adalah tidak pilih kasih dalam pelaksanaan tata ruang, dimana salah satu penyebabnya adalah penggusuran atau pembongkaran villa yang tidak punya IMB tetapi pada kasus lain villa yang tidak punya IMB tidak digusur sehingga diperlukan pelaksanaan hukum secara sungguhsungguh.

C. DAFTAR BELAKANG MASALAH
Arsyad S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. IPB Presss, Bogor.
Eriyatno. 1989. Analisis Sistem Industri Pangan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi. PAU Pangan dan Gizi. IPB. Bogor.
________. 1999. Ilmu Sistem : Meningkatkan Mutu dan Efektivitas manajemen. Jilid I. IPB Presss, Bogor.
Keppres. 1999. Keppres Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak dan Cianjur. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Suriadi, A.B. 2002. Analisis Sederhana dari Kompleksitas Masalah Banjir Jakarta. Bakosurtanal.
BJ Pratondo, P 026014021/PSL, Email : tondobj@hotmail.com. © 2002 B.J. Pratondo Posted: 2 December, 2002. Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor, November 2002, Dosen: Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Penanggung Jawab), Prof Dr Ir Zahrial Coto, Dr Bambang Purwantara.