PERMASALAHAN BANJIR DI KOTA BESAR JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kedekatan makhluk hidup dengan alam sering dilupakan sehingga kepekaan terhadap alam kurang dalam perhatian. Manusia di beberapa daerah kota sering melalaikan keseimbangan alam sehingga dapat mengakibatkan beberapa bencana alam seperti banjir yang terjadi pada musim penghujan yang disebabkan karena tindakan manusia sendiri (membuang sampah ke sungai maupun kegiatan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam).
Didalam penataan tata letak kota dan pertamanan yang kurang efisiennya suatu program yang dapat menyebabkan berkurangnya daya serap air di suatu wilayah tertentu dan dapat berdampak pada wilayah lain.
Musim hujan yang telah tiba, membuat warga kota Jakarta semakin sibuk dengan persiapan yang dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dan harta yang dimiliki. Jakarta sering terkena banjir yang diungkapkan dari beberapa sumber yang merupakan kiriman air dari wialayah Bogor, dikarenakan aliran sungai yang berasal dari kabupaten bogor antara lain : DAS Ciliwung, DAS Cakung, DAS Angke, DAS Sunter, DAS Kalibaru dan DAS Krukut.
Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada musim hujan perlu suatu pengamatan dan tindak lanjut dari pihak pemerintah. Adapun, kota Jakarta merupakan ibukota negara yang merupakan sentral ekonomi negara.

B. Identifikasi Masalah
Indonesia terdapat dua msuim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan , terjadi masalah banjir dan tanah longsor , sedangkan pada musim kemarai terjadi masalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Apakah Indonesia terutama kota-kota besar dapat terbebas dari banjir?

C. Pembatasan Masalah
Aplikasi sistem disesuaikan dengan keterbatasan tenaga, waktu dan biaya dimana tidak setiap persoalan manajemen diselesaikan dengan pendekatan sistem. Pembatasan ruang lingkung sering sekali digunakan untuk mendapatkan pengkajian yang effisien dan operasional (Eriyatno, 1999).
Mengingat pembahasana tinjauan pelaksanaan penanggugalangan banjir di wilayah Jabodetabek, penulis merasa perlu untuk membatasi cakupan Pembahasan ini. Pembahasan penulis difokuskan pada sistem penanggulangan banjir di wilayah Jabodetabek dengan beberapa faktor yang berkaitan dengan penyebab terjadinya banjir disebebakan oleh perilaku manusia antara lain : perencanaan pembangunan alur sungai yang salah, tata wilayah yang belum efisien, pembangunan sarana dan prasarana yang salah serta terdapat pendangkalan sungai dan pengendapan yang diakibatkan erosi.

D. Perumusan Masalah
Perbaikan yang ditujukan pada Perencanaan pembangunan alur sungai yang salah, tata wilayah yang belum efisien, pembangunan sarana dan prasarana yang salah serta terdapat pendangkalan sungai dan pengendapan yang diakibatkan erosi.

E. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan umum dari makalah ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem penanggulangan banjir di wilayah Jabodetabek. Sedangkan tujuan khusus dari tugas ini yaitu :
1. Untuk mengetahui tata letak kota di wilayah Jabodetabek.
2. Untuk mengetahui permasalahn banjir yang melanda kota-kota besar terutama kota Jakarta.
3. Untuk mengetahui sistem pengendalian banjir di Kota Jakarta.

F. Manfaat Penulisan
Memberikan pengetahuan mengenai banjir dan penanggulangan bencana banjir yang melanda kota-kota di Indonesia terutama di Jakarta.


BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Analisis Kebutuhan
Analisa kebutuhan merupakan permulaan pengkajian dari suatu sistem (Eriyatno, 1999). Dalam melakukan analisa kebutuhan dinyatakan kebutuhan-kebutuhan yang ada, baru kemudian dilakukan tahap pengembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dideskripsikan. Dalam makalah ini dijelaskan mengenai sistem pengendalian banjir dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Adapun analisis mengenai kebutuhan untuk pihak yang terlibat dalam pengendalian banjir sebagai berikut :
Gambar. 1

2.2 Formulasi Permasalahan
Formulasi permasalahan merupakan pembahasan permasalahan yang dihadapi berdasarkan beberapa kriteria yang kemudian dievaluasikan. Eriyatno (1989) menyatakan bahwa formulasi permasalahan didasarkan pada penentuan informasi yang terperinci yang dihasilkan selama identifikasi sistem. Bila mungkin hal tersebut dikembangkan menjadi suatu pernyataan tentang bagaimana sistem harus bekerja agar memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan dimana jumlah output yang spesifik dapat ditentukan, serta kriteria jalannya sistem yang spesifik agar mencapai suatu optimasi.
Penyusunan sistem pengendalian banjir di Jabotabek dan dapat diformulasikan sebagai berikut :

2.3 Identifikasi Sistem
Sistem pengendalian banjir Jabotabek merupakan kegiatan untuk meminimalkan terjadinya banjir dan perbaikan kualitas lingkungan di wilayah Jabotabek, berdasarkan diagram lingkar sebab akibat pengendalian banjir di Jabotabek dapat dilakukan dengan tiga kegiatan utama yaitu :
1. Teknologi pengendalian banjir yang meliputi pelurusan, sudetan, pembuatan tanggul, pembetonan dinding, dan pengerasan penampang sungai. Sungai-sungai di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir mengalami hal serupa. Dalam hal ini, mengusahakan air banjir secepat-cepatnya dikuras ke hilir, tanpa memperhitungkan banjir yang akan terjadi di hilir. Pola pelurusan dan sudetan mengakibatkan percepatan aliran air menuju hilir. Di bagian hilir akan menanggung volume aliran air yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Jika penampang sungai di tempat tersebut tidak mencukupi maka akan terjadi peluapan ke bagian bantaran. Jika bantaran sungai tidak cukup, bahkan mungkin telah penuh dengan rumah-rumah penduduk, maka akan terjadi penggelembungan atau pelebaran aliran. Akibatnya areal banjir semakin melebar atau bahkan alirannya berpindah arah. Pelurusan dan sudetan sungai pada hakikatnya merupakan penghilangan retensi atau pengurangan kemampuan retensi alur sungai terhadap aliran airnya. Penyelesaian masalah banjir di suatu tempat dengan cara ini pada hakikatnya merupakan penciptaan masalah banjir baru di tempat lain di bagian hilirnya.
2. Perencanaan tata ruang merupakan prespektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memeperhatikan keragaman wawasan kegiatan setiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis ; ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan kembali. Perencanaan tata ruang kawasan Bopuncur merupakan penetapan lokasi dominasi pemanfaatan ruang berdasarkan : (a) fungsi kawasan utama yang meliputi kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari kawasan sempada sungai,
kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar waduk/danau/situ) dan kawasan budidaya (kawasan pertanian lahan basah, kawasan permukiman, kawasan pertanian lahan kering, kawasan perkebunan dll).
(b) fungsi kawasan dan aspek kegiatan yang meliputi kawasan pedesaan (kawasan pertanian lahan basah dll) dan kawasan perkotaan (Keppres, 1999).
3. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman pohon kembali pada daerah-daerah yang gundul atau pada daerah-daerah yang berlereng curam dimana faktor erosi dapat cepat terjadi. Pohon yang ditanam berperan sebagai menahan atau mengurangi daya perusaka butir-butir hujan yang jatuh dan
aliran air diatas permukaan tanah sehingga melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi.
Dalam penyusunan sistem pengendalian banjir harus diperhatikan komponen-komponen yang akurat yang merupakan bagian input terkendali yang meliputi perencanaan tata ruang, teknologi pengendalian banjir dan reboisasi. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang komprehensif dan applicable tentang komponen-komponen tersebut.
Pada hakekatnya identifikasi sistem merupakan usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran kuantitatif pada sebanyak mungkin peubah-peubah sistem dan mempelajari terjadinya kendala-kendala yang dihadapi. Komponen-komponen dalam input lingkungan dan input tidak terkendali merupakan aspek yang harus diantisipasi dalam pengendalian banjir di Jabotabek. Meskipun sulit untuk merubahnya tetapi dalam sistem ini perlu mengakomodasi kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada komponenkomponen tersebut.
MODEL PENGENDALIAN BANJIR DENGAN AHP
Tujuan utama dari hirarki ini adalah Sistem Pengendalian Banjir di Jabotabek. Kriteria-kriteria yang dikembangkan dalam pengendalian banjir adalah Pendangkalan Sungai, Pengelolaan DAS, Aliran Permukaan, Daerah Resapan, Perilaku Masyarakat dan Reklamasi Pantai.
Faktor pendangkalan sungai termasuk faktor penting pada kejadian banjir. Pendangkalan sungai berarti terjadinya pengecilan tampang sungai, hingga sungai tidak mampu mengalirkan air yang melewatinya dan akhirnya meluap. Pendangkalan sungai dapat diakibatkan oleh proses pengendapan (sedimentasi) terus-menerus, terutama di bagian hilir sungai. Masalah pendangkalan sungai sudah sangat serius dan ditemukan di hampir seluruh daerah hilir/muara di Indonesia.
Daerah Aliran Sungai adalah wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Perubahan fisik yang terjadi di DAS akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan retensi DAS terhadap banjir. Retensi DAS dimaksudkan sebagai kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu. Manfaat langsung peningkatan retensi DAS adalah konservasi air di DAS terjaga, muka air tanah stabil, sumber air terpelihara, kebutuhan air untuk tanaman terjamin dan fluktuasi debit sungai dapat stabil. Memperbaiki retensi DAS pada prinsipnya adalah memperbanyak kemungkinan air hujan dapat meresap secara alamiah ke dalam tanah sebelum masuk ke sungai atau mengalir ke hilir. Untuk hal ini perlu kesadaran masyarakat secara masal terhadap pentingnya DAS melalui proses pembelajaran sosial yang intensif dan terusmenerus.
Aliran permukaan yaitu air yang mengalir diatas permukaan tanah. Bentuk aliran inilah yang penting sebagai penyebab erosi, oleh karena merupakan pengangkutan bagian-bagaian tanah. Aliran permukaan berpengaruh pada pengendalian banjir, semakin tinggi aliran permukaan semakin cepat terjadinya banjir sehingga pengendalian aliran permukaan merupakan bagian pengendalian banjir.
Daerah Resapan merupakan daerah tempat masuknya air ke dalam tanah, umumnya (tetapi tidak mesti) melalui permukaan dan secara vertikal. Masuknya air dari luar ke permukaan tanah biasa disebut infiltrasi sedangkan peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah biasa disebut perkolasi. Daerah resapan tidak bisa lepas dari infiltrasi dan perkolasi . Daerah resapan berperan dalam pengendalian banjir, semakin banyak pori tanah yang tertutup oleh bangunan atau gedung, daerah resapan akan semakin kecil sehingga memperbesar terjadinga air yang mengalir di permukaan dan menyebabkan terjadinya banjir.
Perilaku masyarakat penyebab banjir yang meliputi pengundulan hutan, pembuangan sampah di sungai, pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pembangunan pemukiman yang diluar tata ruang peruntukan dan lain-lain. Perilaku masyarakat yang negatif ini dapat memperbesar dan mempercepat terjadinya banjir, pernah terjadi di daerah Bogor tidak hujan dan hujan hanya berada di Jakarta dalam tempo tidak terlalu lama sudah menyebabkan terjadinya banjir hal ini diakibatkan oleh perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan khususnya pada daerah aliran sungai sehingga kapasitas sungai tidak mencukupi dan terjadi luapan air yang mengakibatkan banjir atau saluran irigasi yang tersumbat oleh sampah sehingga air yang seharusnya mengalir di saluran irigasi meluap ke jalan-jalan.
Reklamasi pantai merupakan pengurukan suatu wilayah dengan tanah atau bahan padat, yang dahulu merupakan daerah tangkapan air (hutan mangrove, tambak, situ dll) menjadi suatu daratan yang layak secara ekonomis. Perubahan penggunaan lahan yang menyalahi hukum alam akan menyebabkan luapan air, air yang seharusnya sudah bisa masuk kelaut karena adanya reklamasi pantai menyebabkan air mencari jalan alternatif ke laut melalui perumahan-perumahan penduduk yang mempunyai permukaan tanah yang rendah dan menyebabkan terjadinya banjir diareal perumahan tersebut sehingga reklamasi pantai pada intinya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat banyak.
Setelah level kriteria semua diisi, maka level alternatif diisi dengan Perencanaan Tata Ruang, Reboisasi dan Teknologi Pengendalian (Gambar 1).
Setelah penyusunan hirarki selesai maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan antar elemen-elemen dengan memperhatikan pengaruh elemen pada level di atasnya. Pembagian pertama dilakukan untuk elemen-elemen pada level kriteria dengan memperhatikan level diatasnya, yaitu goal atau tujuan utamanya. Pembandingan dilakukan dengan skala satu sampai sembilan dan memenuhi aksioma-aksioma AHP.

Gambar 1. Hirarki Sistem Pengendalian Banjir di Jabotabek

Matriks perbandingan dari level dua dengan memperhatikan keterkaitannya dengan level satu adalah sebagai berikut :
Tabel .3
Perbandingan Pasar Kriteria
PS PD AP DR PM RP Bobot Prioritas
PS 1 2 2 2 3 3 0.098
PD 1 4 3 6 4 0.116
AP 1 5 5 6 0.226
DR 1 4 2 0.058
PM 1 7 0.467
RP Incon 0.009 1 0.035

Keterangan :

PS = Pendangkalan Sungai
PD = Pengelolaan DAS
AP = Aliran Permukaan
DR = Daerah Resapan
PM = Perilaku Masyarakat
RP = Reklamasi Pantai

Dari matrik perbandingan tersebut (Tabel 3.) terlihat bahwa perilaku masyarakat (0,467) merupakan kriteria terpenting dalam pengendalian banjir dilanjutkan aliran permukaan,(0,226), pengelolaan DAS (0,116), pendangkalan sungai (0,098), daerah resapan (0,058) dan yang terakhir adalah reklamasi pantai (0,035). Urutan tersebut berdasarkan bobot prioritas yang dihasilkan matriks perbandingan tersebut dimana bobot yang lebih tinggi diletakkan sebagai faktor utama pengendalian banjir sedangkan semakin kecil bobot tersebut akan semakin rendah terhadap pengendalian banjir.
Sebenarnya tanpa bobot prioritas dapat diperkirakan kriteria yang penting dalam pengendalian banjir di Jabotabek yaitu perilaku manusia, karena berdasarkan analisa keadaan di lapang, masyarakat Indonesia belum terbiasa membuang sampah pada tempat yang disediakan sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah pada suatu wilayah sehingga menyebabkan terjadinya banjir hal ini bisa dilihat setelah terjadi banjir terjadi penumpukan sampah pada kanal-kanal air sebagian sungai di Jabotabek.
Setelah matriks perbandingan level dua selesai diisi dan dihitung bobot prioritasnya, langkah selanjutnya, membuat matriks perbandingan antar elemen level tiga dengan memperhatikan keterkaitannya dengan elemen level dua. Pada tahap ini ada enam matriks perbandingan yang dibuat karena ada elemen-elemen level tiga yaitu alternatif yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Reboisasi dan Teknologi Pengendalian. Matriks perbandingan antara level dua yaitu kriteria dalam hal ini adalah pendangkalan sungai terhadap level tiga adalah sebagai berikut (Tabel 4.) :

Dalam matriks perbandingan elemen level tiga terhadap pendangkalan sungai terlihat bahwa reboisasi adalah yang terbaik meskipun bobot prioritas belum dihitung. Jadi hal ini terjadi karena alternatif reboisasi lebih disukai daripada alternatif teknologi pengendalian dan perencanaan tata ruang. Reboisasi berperan negatif dalam pendangkalan sungai karena dengan adanya alternatif reboisasi kemungkinan terjadi erosi semakin kecil dan bahan yang terbawa oleh air sungai tidak besar sehingga tidak terjadi banyak pengendapan di daerah hilir. Teknologi pengendalian agak berperan saat terjadi pengerukan endapan di sungai tetapi hal ini tergantung pada ketersediaan dana, jadi pencegahan ini adalah pencegahan kuratif sedangkan penghijauan adalah pencegahan preventif dalam hal ini pencegahan preventif lebih baik daripada pencegahan kuratif. Untuk perencanaan tata ruang kurang berperan dalam proses pendangkalan sungai karena perencanaan tata ruang merupakan alternatif kebijakan dalam penggunaan lahan.

Matriks perbandingan antara level dua untuk pengelolaaan DAS adalah sebagai berikut (Tabel 5.):

Dalam matriks perbandingan pada level untuk pengelolaan DAS terlihat bahwa reboisasi adalah yang terbaik. Jadi hal ini terjadi karena alternatif reboisasi lebih disukai daripada alternatif perencanaan tata ruang dan teknologi pengendalian. Reboisasi berperan dalam pengelolaan DAS hal ini karena dengan adanya reboisasi, DAS suatu daerah tidak banyak menerima bahan-bahan erosi sehingga menyebabkan DAS terjaga kelestariannya dan lebar sungai tidak mengalami penyempitan akibat banyak bahan endapan yang terbawa dari hulu ke hilir. Untuk alternatif perencanaan tata ruang dan pengendalian teknologi kedua elemen dianggap sama dan mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap pengendalian banjir.
Matriks perbandingan antara level dua untuk aliran permukaan adalah sebagai berikut (Tabel 6.):


Dalam matriks perbandingan pada level untuk aliran permukaan terlihat bahwa perencanan tata ruang dan teknologi pengendalian adalah yang terbaik. Alternatif perencanaan tata ruang dan teknologi pengendalian disukai daripada alternatif rebosisasi. Perencanaan tata ruang dan teknologi pengendalain berperanan sama dalam mengelola aliran permukaan karena perencanaan tata ruang yang baik akan menyebabkan besarnya aliran permukaan yang ada tidak begitu besar sedangkan teknologi pengendalian juga berperan mengurangi aliran permukaan dengan adanya pembuatan waduk-waduk sehingga aliran permukaan yang mangalir dari hulu ke hilir bisa diantisipasi.
Matriks perbandingan antara level dua untuk daerah resapan adalah sebagai berikut (Tabel 7.):

Dalam matriks perbandingan pada level untuk daerah resapan terlihat bahwa teknologi pengendalian adalah yang terbaik dilanjutkan reboisasi dan perencanaan tata ruang. Teknologi pengendalian merupakan hal yang penting dalam daerah resapan hal ini karena dengan pembuatan waduk atau dam-dam akan menyebabkan perluasan daerah resapan sehingga air tidak mengalir dan tertampung di waduk-waduk sehingga kapasitas infiltrasi akan semakin tinggi dan perkolasi juga semakin tinggi. Alternatif kedua yang baik untuk daerah resapan adalah reboisasi karena dengan adanya reboisasi akan memperbanyak resapan air karena akar tumbuhan akan mengikat butir-butir air yang mengalir di permukaan sehingga akan terserap oleh tanah.

Matriks perbandingan antara level dua untuk perilaku masyarakat adalah sebagai berikut (Tabel 8.):

Dalam matriks perbandingan pada level untuk perilaku masyarakat terlihat bahwa teknologi pengendalian adalah yang terbaik dilanjutkan oleh reboisasi dan perencanaaan tata ruang. Teknologi pengendalian sangat bereperan dalam perilaku masyarakat karena teknologi pengendalian dapat berfungsi sebagai perbaikan
lingkungan dimana kualitas lingkungan sangat tergantung kepada perilaku masyarakat.
Reboisasi berkaitan dengan perialkua masyarakat, masyarakat yang berpeilaku positif akan menyebabkan terjadinya pelestarian alam sedangkan masyarakat yang berperilaku negatif akan mengurangi terjadinya keseimbangan alam.
Matriks perbandingan antara level dua untuk reklamasi pantai adalah sebagai berikut (Tabel 9.):

Dalam matriks perbandingan pada level untuk reklamasi pantai terlihat bahwa reboisasi merupakan alternatif pertama, karena reklamasi pantai akan menyebabkan suatu wilayah mengalami penurunan kemampuan infiltrasi dan perkolasi sehingga dibutuhkan kegiatan reboisasi. Teknologi pengendalian merupakan alternatif kedua karena dengan perencanaan yang sesuai dengan amdal maka reklamasi pantai tidak begitu berdampak negatif terhadap lingkungan.
Setelah semua matriks perbandingan untuk level tiga selesai diisi dan diolah maka didapatkan bobot prioritas lokal. Operasi perkalian antar matriks lokal kemudian dilanjutkan operasi perkalian dengan prioritas global. Prioritas-prioritas lokal dan prioritas global dari pengendalian banjir ditunjukkan dalam table berikut :

Pada tabel 10 dalam kolom alternatif yang meliputi perencanaan tata ruang, reboisasi dan pengendalian teknologi menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang merupakan nilai yang tertinggi (0,0659) hal ini disebabkan oleh lima dari enam kriteria yaitu pendangkalan sungai, pengelolaan DAS, daerah resapan, perilaku masyarakat dan reklamasi pantai mempunyai nilai unggul dibandingkan dengan alternatif reboisasi dan teknologi pengendalian. Teknologi pengendalian mempunyai nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan reboisasi karena teknologi pengendalian unggul pada kriteria pendangkalan sungai, pengelolaan DAS dan reklamasi pantai terhadap reboisasi, sebenarnya perbandingan keunggulan antara pengendalian teknologi dengan reboisasi sama-sama mempunyai 3 (tiga) kriteria keunggulan tetapi karena bobot penilaian pada kriteria lebih tinggi sehingga menyebabkan nilai dari prioritas global untuk teknologi
pengendalian mempunyai nilai lebih tinggi yaitu 0,185 dibandingkan dengan reboisasi 0,156.
Dalam alternatif reboisasi terdapat satu kriteria yang paling tinggi yaitu pada kriteria aliran permukaan dan dalam alternatif reboisasi juga terdapat prioritas yang paling rendah untuk kriteria pendangkalan sungai, pengeloaan DAS dan reklamasi pantai. Sedangkan untuk kriteria daerah resapan dan perilaku manusia merupakan prioritas menengah.
Alternatif teknologi pengendalian dalam tujuan pengendalian banjir merupakan alternatif yang terakhir karena dalam enam kriteria yang dianalisa tidak ada satupun yang menonjol sehingga alternatif teknologi pengendalian merupakan alternatif yang terakhir dalam penanganan banjir di Jabotabek. Pola pelurusan dan sudetan mengakibatkan percepatan aliran air menuju hilir. Di bagian hilir akan menanggung volume aliran air yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Penyelesaian masalah banjir di suatu tempat dengan cara ini pada hakikatnya merupakan penciptaan masalah banjir baru di tempat lain di bagian hilirnya. Oleh karena itu, pola penanganan banjir di Indonesia dengan menggunakan prinsip integralistik yaitu One River-One Plant and One Intergrated Management. Dengan prinsip ini maka banjir juga harus dibagi secara integral sepanjang sungai menjadi banjir kecil-kecil, guna menghindari banjir besar yang destruktif di suatu tempat tertentu.

BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang diuraikan dalam makalah ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Permasalahan banjir di Jabotabek adalah merupakan masalah yang komplek sehingga untuk pemecahan masalah dilakukan secara sibernetik, holistik dan efektif dengan pendekatan kesisteman. Pengendalian banjir secara kesisteman yang berarti didalamnya terdiri dari kriteria-kriteria yang saling terkait dan mempengaruhi guna mencapai tujuan.
2. Dalam makalah ini pengendalian banjir dapat dikategorikan berdasarkan kriteriakriteria yang terdiri dari pendangkalan sungai, pengeloaan DAS, aliran permukaan, daerah resapan, perilaku masyarakat dan reklamasi pantai sedangkan alternatif pemecahannya berdasarkan perencanaan tata ruang, reboisasi dan teknologi pengendalian.
3. Proses pencapaian tujuan dengan menggunakan AHP yang perlu diperhatikan adalah kriteria jangan terlalu banyak baik arah vertikal maupun horidontal. AHP dapat digunakan untuk analisis pengendalian banjir sehingga dari beberapa alternatif dapat dipilih alternatif pengendalian banjir yang terbaik. Berdasarkan alternatif perencanaan tata ruang, reboisasi dan teknologi pengendalian menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang mempunyai prioritas yang paling baik sebesar 55,0 % dilanjutkan reboisasi sebesar 29,3 % dan yang terakhir adalah teknologi pengendalian sebesar 15,8 %.

B. SARAN
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan AHP maka sistem pengendalian banjir di Jabotabek dapat direkomendasikan sebagai berikut : Perencanaan tata ruang merupakan faktor utama dalam pengendalian banjir sehingga perencanaan tata ruang yang sudah disusun untuk segera dilaksanakan secara benar dan adil, benar disini adalah secara sungguh-sungguh melaksanakan tata ruang secara konsisten dan tidak secara musiman karena saat ini ada kecenderungan apabila terjadi banjir baru dicari kambing hitam permasalahan sedangkan adil adalah tidak pilih kasih dalam pelaksanaan tata ruang, dimana salah satu penyebabnya adalah penggusuran atau pembongkaran villa yang tidak punya IMB tetapi pada kasus lain villa yang tidak punya IMB tidak digusur sehingga diperlukan pelaksanaan hukum secara sungguhsungguh.

C. DAFTAR BELAKANG MASALAH
Arsyad S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. IPB Presss, Bogor.
Eriyatno. 1989. Analisis Sistem Industri Pangan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi. PAU Pangan dan Gizi. IPB. Bogor.
________. 1999. Ilmu Sistem : Meningkatkan Mutu dan Efektivitas manajemen. Jilid I. IPB Presss, Bogor.
Keppres. 1999. Keppres Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak dan Cianjur. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Suriadi, A.B. 2002. Analisis Sederhana dari Kompleksitas Masalah Banjir Jakarta. Bakosurtanal.
BJ Pratondo, P 026014021/PSL, Email : tondobj@hotmail.com. © 2002 B.J. Pratondo Posted: 2 December, 2002. Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor, November 2002, Dosen: Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Penanggung Jawab), Prof Dr Ir Zahrial Coto, Dr Bambang Purwantara.

Read more...

Manajemen Dana Bank

Sistem Keuangan Modern mempunyai fungsi sebagai berikut antara lain : Tabungan, Penyimpanan kekayaan (wealth function), Likuiditas, Kredit, Pembayaran, Risiko dan kebijakan.

Adapun dibank terdapat pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar untuk dana-dana yang bersifat jangka pendek di mana lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan individu (ultimate lender) yang memiliki kelebihan dana yang bersifat sementara (unit surplus) memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang sedang mengalami kekurangan dana (ultimate borrower) yang bersifat sementara (unit defisit). Dengan fungsi membiayai modal kerja suatu perusahaan. Sedangkan pasar modal merupakan pasar yang dirancang untuk membiayai investasi jangka panjang oleh unit-unit usaha, lembaga pemerintah dan rumah tangga. Transaski dalam pasar modal memungkinkan pembangunan pabrik, jalan-jalan tol, dan perumahan. Instrument keuangan yang digunakan dalam pasar modal memiliki jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun dan nilainya bervariasi dari nilai relatif kecil sampai nilai besar.

Diketahui lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

Lembaga Keuangan (lembaga intermediasi) terdiri dari lembaga keuangan depositori (depository intermediary) dan lembaga keuangan non depositori (non depository finacial institution). Lembaga keuangan depositori menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Lembaga keuangan tersebut antara lain bank.

Lembaga keuangan non deopsitori atau lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan ini bersifat kontraktual yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian.

Intermediasi keuangan adalah suatu proses/kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam (ultimate borrowers). Proses tersebut dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit deficit dan dalam waktu yang sama lembaga keungan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain : saham, obligasi, commercial paper, perjanjian kredit dan sebagainya. Sedangkan sekuritas sekunder antara lain : giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dan sebagainya.

Diketahui bahwa lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan sebagai berikut :
Pengalihan aset (asset transmutation); dalam memenuhi kebutuhan dananya, unit ekonomi menerbitkan sekuritas primer yang jangka waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya.
Likuiditas; berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
Realokasi pendapatan; merealokasi penghasilan pada dasarnya dapat membeli dan menyimpan barang (rumah) namun dengan memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan seperti simpanan bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiunan, akan jauh lebih baik dibandingkan dengan alternatif pertama.
Transaksi; sekuritas seunder yang diterbitkan lembaga internediasi keuangan seperti : rekening giro, tabungan, deposito berjangka atau sertifikat deposito yang merupakan bagian dari sistem pembayaran/transaksi.

Lembaga keuangan memeperoleh dana dalam sistem keuangan antara lain melalui pembiayaan langsung, pembiayaan semi langsung, pembiayaan tidak langsung. Pembiayaan langsung (direct finance) yang dilakukan atas dasar kesepakatan, peminjam menyerahkan bukti utang (klaim finansial). Kalim yang timbul tersebut merupakan sekuritas primer dikarenakan pengalihan surat-surat berharga tersebut langsung dari peminjam kepada pemilik dana. Selanjutnya, pembiayaan semi langsung yang merupakan proses pertukaran dana dengan surat utang antara unit surplus dengan unit defisit dilakukan dengan melalui jasa lembaga internediasi keunngan. Proses pemindahan dana tersebut sangat tergantung pada peran dan intervensi pihak ketiga yaitu broker, dan dealer atau investment bank untuk menyelesaikan transaksi keuangan tersebut. Adapun pembiayaan tidak langsung dikembangkan oleh lembaga intermediasi keuangan seperti bank dan memiliki peran utama melayani penabung dan peminjam dengan menawarkan berbagai alternatif produk dan jasa keuangan.



Source : http://www.scribd.com/doc/2434287/manajemen-keuangan-Bank

erwin depok

Read more...

Sistem Kliring Elektronik (SKE) oleh Bank Indonesia

Kegiatan Bank antara lain melakukan kegiatan KLIRING yang merupakan suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Untuk lalu lintas pembayaran, dimaksudkan suatu proses kegiatan bayar membayar dengan waktu atau nota kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank. Ketentuan kliring ditentukan oleh Bank Indonesia baik waktu maupun tempat pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan kliring terdiri dari beberapa peserta antara lain : peserta langsung (Bank Retail, Bank Devisa) dan peserta tidak langsung (BPR). Adapun jenis-jenis kliring terdiri dari : Kliring Umum, Kliring Lokal, Kliring antar Cabang.

Bank Indonesia mengeluarkan Sistem Kliring Elektronik (SKE). Penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik yang dikenal dengan Kliring ELektronik diselenggarakan dengan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring didasarkan pada Data Keuangan Elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima.

SKE mempunyai beberapa tujuan, antara lain :
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan system pembayaran lebih cepat, akurat, handal, aman dan lancar.
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas serta keamanan pelaksanaan dan pengawasan proses Kliring.
3. Memenuhi kebutuhan informasi para peserta kliring mengenai hasil perhitungan kliring secara lebih cepat, akurat dan tepat waktu.

Alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui kliring sering disebut Warkat. Adapun jenis warkat, antara lain : cek; bilyet giro; wesel bank untuk transfer; surat bukti penerimaan transfer; nota debet; nota kredit.

Dokumen kliring merupakan dokumen control dan berfungsi sebagai alat banttu dalam proses perhitungan kliring yang terdiri dari :
1. Bukti Penyerahan Warkat Debet – Kliring Penyerahan (BPWD);
2. Bukti Penyerahan Warkat Kredit – Kliring Penyerahan (BPWK);
3. Kartu Batch Warkat Debet;
4. Kartu Batch Warkat Kredit;
5. Lembar Substansi.

Dalam penyelenggaraan Kliring Lokal elektronik di Jakarta mencakup 2 (dua0 siklus kegiatan kliring :
1. Siklus Kliring Nominal Besar.
2. Kliring Pengembalian Ritel.

Mekanisme proses Kliring Elektronik adalah sebagai berikut :
1. Mempersiapkan warkat umum mekanisme dan dokumen kliring meliputi pemisahan warkat menurut Janis transaksinya, pembubuhan stempel kliring dan pencantuman informasi MICR code line baik pada warakt maupun pada dokumen kliring.
2. Selanjutnya Bank Pengirim merekam data warkat kliring ke dalam system TPK dengan menggunakan mesin reader encoder atau meng-input data warkat untuk mngehasilkan DKE.
3. Mengelompokkan warkat dalam batch kemudian menyusulkan dalam bundel warkat yang terdiri dari : BPWD/BPWK; Lembar Substansi; Karti Batch Warkat Debet/Kredit;Warkat Debet/Kredit.
4. Mengirimkan batch DKE secara elektronik melalui JKD ke SPKE di penyelenggara. Fisik warkat dari DKE selanjutnya dikirim ke penyelenggara untuk dipilah berdasarkan bank tertuju secara otomasi dengan menggunakan mesin baca pilah berteknologi image.
5. Peserta dapat melihat status DKE di TPK maisng-maisng, apakah pengiriman tersebut sukses atau gagal.
6. SPKE akan memproses DKE yang diterima secara otomatis setelah batas waktu transmit DKE berakhir.
7. Selanjutnya SPKE akan men-broadcast informasi hasil kliring kepada seluruh TPK sehingga peserta dapat secara on-line melihat posisi hasil kliring melalui TPK.
8. Hasil perhitungan DKE tersebut (Bilyet Saldo Kliring) selanjutnya dibubukan ke rekening giro masing-masing bank di system Bank Indonesia Real Time Gross Sttlement (system BI-RTGS).

Fasilitas yang diberikan kepada peserta kliring antara lain : Informasi hasil kliring; Laporan hasil proses kliring; Rekaman data warakat yang diterima; Salinan warkat dan permintaan ulang atas laporan hasil proses kliring; Investigasi kliring; Pengujian kualitas MICR code line.


Sumber :
BANK INDONESIA
Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional

Read more...

Bank dan Lembaga non Perbankan

Didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang perlu menyisihkan ataupun menabung untuk menggunakan ataupun mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Untuk itu diperlukan tempat untuk menabung ataupun menitipkan uang seperti bank.

Adapun pengertian bank adalah sebagai berikut:
a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998).
b. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dariorang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (Prof. G.M. Verryn Stuart).
c. Bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Somary).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam menjalan tugas dan fungsinya bank mempunyai beberapa fungsi, antara lain :
a. Menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana.
Bank memiliki beberapa sumber untuk penghimpun dana yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
3. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).

b. Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha. Dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan beberapa resiko, oleh sebab itu pemberiannya dilakukan dengan teliti dan memenuhi persyaratan.
c. Penyalur dana Dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
d. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Bank terdiri daru beberapa bentuk produk dalam pelayanannya antara lain : pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran, peredaran uang.
1. Pemberian Kredit.
2. Sebagai jasa dalam lalulintas pembayaraan dan perdaran uang. Jasa perbankan antara lain : jual beli uang kertas (bank note), mengeluarakan kartu kredit (credit card), jual beli valuta asing, pembayaran listrik, telepon, gaji, dll.

Adapun, Indonesia memiliki lembaga keuangan non Bank yang merupakan semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana teruatama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama yang membiayai investasi perusahaan. Beberapa jenis lembaga keuangan meliputi : lembaga embiyaan pembangunan, lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat-surat berharga dan lembaga keuangan lain. Lembaga keuangan non bank yang tidak resmi, seperti pengijon dan rentenir.
Dalam mengembangkan kinerja dari suatu bank, dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti perkreditan. Perkreditan merupakan kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan dating. (Rollin G. Thomas). Diketahui bahwa, untuk dapat berjalannya perkreditan dibutuhkan suatu kepercayaan dan kelayakan seseorang maupun badan usaha sebagai penerima kredit yang dipengaruhi oleh 5 C antara lain : CharacterI (tabiat), Capacity (kemapuan), Capital (modal), Collateral (jaminan). dan Condition of economies (keadaan).

Kredit memiliki beberapa peranan, yaitu : meningkatkan daya guna uang; meningkatakan peredaran dan lalulintas uang; meningkatkan daya guna dan peredaran barang; menjadi salah satu stabilitas ekonomi; meningkatkan kegairahan berusaha; meningkatkan pemerataan pendapatan; serta menjadi alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Read more...

Konsep Uang di Masyarakat

UANG

adalah sesuatu yang dapat berfungsi secara umum sebagai sarana pertukaran barang dan jasa, asset, dan pembayaran terhadap utang-utang. Juga dapat merupakan suatu barang yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat ukur perdagangan. Sedangkan menurut para ahli adalah sebagai alat tukar (A.C. Pigou), yang dapat diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang (D.H. Robertson) dan pembelian jasa serta kekayaan berharga lainnya dan dapat digunakan untuk pembayaran utang (R.G. Thomas).

Uang dimasyarakat terdapat dalam dua jenis yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan alat bayar yang sah dalam melakukan aktifitas transaksi jual beli. Adapun uang giral adalah uang yang digunakan masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi uang antara lain :
1.Medium of Exchange srana pertukaran
a. Acceptable (dapat menerima)
b. Portable (mudah dibawa)
c. Divisible (terbagi-bagi)
d. Cannot easily of value (tidak mudah dipalsu)

2.A Store of value (penimbunan nilai
3.A unit of account (satuan hitung)
4.A. standard deffered of payment (standar pembayaran uang)

Adapun fungsi uang sebagai fungsi asli dan fungsi turunan antara lain :
1.Fungsi asli : sebagai alat tukar umum; sebagai alat satuan hitung.
2.Fungsi Turunan : sebagai alat pembayaran yang syah; sebagai alat penimbun kekayaan.

Permintaan dan Penawaran
1. Permintaan Uang

Permintaan uang merupakan penetapan nilai uang yang dapat diperoleh untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa.

Contoh,
Pada tahun 2001, dapat menggunakan uang Rp.10.00 untuk memperoleh gula pasir 2 kg, namun sekarang hanya dapat memperoleh 1 kg. Naik turunnya harga barang tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti : nilai barang, nilai uang.

apabila semua harga barang mengalami perubahan, maka dapat dikatakan nilai uang berubah. Perubahan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan teori jumlah (teori kuantitas, Marshall): adanya keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan berbagai faktor yang ikut mempengaruhinya, seperti : kecepatan peredaran uang kartal dan giral; lamanya uang tersimpan; jumlah pendapatan nasional.

Sehingga teori kuantitas dirumuskan: M = k.PT
M = jumlah uang yang beredar
PT = jumlah nilai transaksi (pendapatan nasional)
k = konstanta

2. Penawaran Uang

Penawaran atas uang dapat berarti sejumlah semua uang yang beredar dalam satu sistem perekonomian. Jumlah uang yang beredar dapat dibedakan atas : kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal dan uang giral.
kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang giral (rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan), uang kartal, uang kuasi. Uang kuasi adalah sejenis uang yang salah satu fungsinya sebagai alat pembayaran sementara yang tertunda. Contoh: tabungan berjangka (time deposit) dan tabungan (saving deposit) pada lembaga keuangan bukan bank.

Komponen Penawaran uang terdiri dari :

- M1:transaction money,consist:
Currency(coins and paper currency) +
Transaction account(demand deposit) + Traveler’s checks

- M2: broad money,consist:
M1 + saving deposits + time deposit

Read more...

PELANGGARAN ETIKA PEMASARAN

Seperti yang disampaikan Leon Schiffman & Leslie Lazar Kanuk dalam Consumer Behaviour, Etika jelas merupakan jalan dua arah. Agar proses pemasaran bekerja secara bermanfaat bagi seluruh masyarakat, para pelaku pasar dan konsumen sama-sama harus mengerti dan mempraktikan perilaku yang etis. Kaitannya dengan aktivitas pemasaran, tidak dapat dipungkiri banyak sekali praktek pemasaran yang secara etika bertentangan. Di sisi lain. Tidak sedikit pula konsumen yang melakukan pelanggaran etika. Sementara dalam konsep bisnis, orang cenderung berprinsip, time is money.

Adapun prinsip-prisnip Etis Dalam Iklan
-Iklan tidak menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya konsumen.
-Iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan
-Iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan.
-Iklan tidak boleh mengarah pada tindakannya yang bertentangan dengan moralitas.

Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat (Kasali, 1995) Iklan bukanlah barang baru dalam sejarah perekonomian Indonesia. Namun iklan-iklan pada waktu itu memang belum banyak menggunakan gambar / ilustrasi. Tanda-tanda berkembangnya jasa periklanan di dalam negeri juga terlihat pada penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan jasa periklanan. Media yang muncul membawa perkembangan bagi dunia periklanan.

Media Faktor Pengubah sebagai berikut :
1.Surat Kabar Kemudahan izin, pendatang baru, tersedianya modal bank, profesionalisme wartawan, cetak jarak jauh, telefoto, dan lain-lain.
2.Televisi Kehadiran TV swasta, antena parabola dan lain-lain.
3.Papan Reklame Teknologi konstruksi (dari konstruksi rangka kaki lidi sampai sistem tiang tunggal dan tiang berputar, papan reklame elektronik atau komputer).
4.Bioskop Teknologi Cineplex layar tiga dimensi.
5.Radio Format station, saluran FM
Sumber : (Kasali, 1995)


Perusahaan-perusahaan di bidang media adalah mitra utama bagi biro iklan. Jenis media yang diproduksi biasanya dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu media cetak dan elektronik. Sesuai dengan namanya, media cetak adalah kumpulan berbagai media informasi yang dibuat (diproduksi) dan disampaikan kepada khalayak sasaran (pembaca) melalui tulisan (cetakan) dan seringkali disertai gambar sehingga data dilihat dan dibaca. (Majadikara, 2004).

Berbeda dengan informasi di media radio, informasi di media cetak bisa menampilkan gambar dan informasinya lebih rinci. Selain itu, informasi di media cetak lebih mudah disimpan atau didokumetasikan. Inilah salah satu kelebihan media cetak dilihat dari segi keefektifan komunikasi, khususnya komunikasi pemasaran atau periklanan. Oleh sebab itu, iklan cetak digemari pengiklan dan produsen. Tetapi, seiring dengan majunya teknologi media , peranan para ilmuwan telah banyak membuktikan bahwa konsumen dapat dibujuk untuk membeli sesuatu. Semuanya dilibatkan untuk mencari titik lemah konsumen. Keadaan yang tidak berimbang seperti ini mengakibatkan timbulnya kesadaran di kalangan konsumen bahwa mereka harus bersatu menentang tindakan semena-mena dari produsen dan pemasang iklan. Kebingungan akan informasi dalam iklan membuat pemerintah Indonesia menyusun kode etik periklanan yang melibatkan berbagai pihak. Kode etik ini merupakan tuntutan bagi terbinanya suatu dunia periklanan yang tertib, sehat, dan bertanggung jawab. Kode etik tersebut juga merupakan landasan untuk masyarakat dan berfungsi mengatur kehidupan periklanan yang dilaksanakan oleh masyarakat periklanan Indonesia. Namun, adanya kode etik periklanan ini belum menjamin sepenuhnya bahwa iklan akan semakin bertanggung jawab. Iklan sariayu, yang merupakan iklan media cetak ternyata belum sepenuhnya menjalankan kode etik tersebut. Ini dapat dilihat dari perbandingan visual dan teks yang tampak dengan point-point etika iklan yang telah ada. Iklan merupakan salah satu media bagi produsen untuk mengkomunikasikan produknya (barang atau jasa) kepada masyarakat konsumen.

Suatu media cetak dengan oplah 40.000 eksemplar yang dijual 3.000 Rupiah per eksemplar hanya menerima 120.000.000 Rupiah dari sirkulasinya. Dan itu belum dipotong pajak (PPN) komisi agen atau penyalur (30 %), biaya cetak (60 %), serta sejumlah biaya lainnya. Sulit sekali menutup semua biaya tersebut hanya dari penerimaan sirkulasi. Dari iklanlah pihak media dapat menyambung hidupnya. Jika ada 30 iklan yang masuk pada setiap edisi dan masing-masing membayar 4.000.000, rupiah maka pihak media dapat mensubsidi pembacanya tanpa menaikkan harga jual (Kasali,1995).

Gencarnya perusahaan pengiklan dalam menarik perhatian konsumen dapat dilihat dari banyaknya produsen kosmetik yang memuat iklan di media cetak seperti yang dimuat pada tabel di bawah ini :

NO BULAN TERBIT PRODUSEN KOSMETIK JENIS PRODUK
1 Des 2006-Mei 2007 Pixy Bedak Padat Lipstik
2 Des 2006-Mei 2007 Revlon Mascara Lipstik
3 Des 2006-Mei 2007 Viva Body Lotion skin food
4 Des 2006-Mei 2007 Citra Lulur bengkoang Body Lotion
Sumber : Data Pra Penelitian 2006-2007

Dari data di atas dapat dilihat bahwa iklan Sariayu memiliki jenis produk yang lebih banyak dibandingkan dengan produk kosmetik lainnya. Iklan yang dipasang oleh produsen kosmetik xxx hanya iklan bedak padat dan lipstik saja, sedangkan iklan dari produsen kosmetik citra terdiri dari lulur bengkoang dan Body lotion. Iklan yang dimuat di Tabloid Nova merupakan salah satu cara produsen kosmetik sariayu dalam menjangkau konsumen. Masing-masing iklan dibuat sedemikian rupa untuk menarik minat pembeli. Tinggal pada konsumen untuk memilih sesuai dengan kebutuhanmya. Tetapi konsumen perlu juga melihat kebenaran informasi produk, bukan hanya percaya pada iklan semata. Pada abad informasi ini, para jurnalis dan pemilik media kembali diuji oleh suatu pertanyaan, sampai seberapa jauh kepentingan bisnis mampu menutupi kepentingan masyarakat banyak? Apakah kepentingan hati nurani dapat dikubur begtiu saja oleh kepentingan bisnis semata? Mereka yang terjun dalam bisnis media massa dan yang telah membaca bagaimana menjual ruang dan waktunya, hendaknya dapat bertindak lebih bijaksana, lebih berhati-hati dan lebih mengutamakan perjuangan hati nurani : kejujuran, kebebasan dan kebenaran.

Iklan dan pesan iklan mengandung dua unsur penting dalam promosi.
1. Memberi informasi produk.
2. Meningkatkan penjualan.

Umumnya, semua pesan yang disampaikan harus benar (truthful) dan dalam zaman global ini pun manusia tidak luput dari tuntutan untuk tetap berpedoman kebenaran dalam hidupnya. Memang terdapat indikasi bahwa hidup manusia dewasa ini sudah tercemar dengan banyak kebohongan Banyaknya ketidaktahuan konsumen akan informasi mengenai produk dapat membuat kerugian di pihak konsumen. Penggunaan kata-kata yang ambigu dan terlalu membujuk dapat menimbulkan salah interpretasi pada Konsumen Seperti contoh dalam iklan kosmetika bedak Sariayu disebutkan jaminan memperoleh hasil dalam waktu tertentu. Pada hal ini dilarang oleh peraturan Departemen Kesehatan RI tentang pedoman pengiklan produk kosmetika.

Pelanggaran Produk Kosmetika xxx Jenis iklan Sumber Etika iklan Pelanggaran Produk Kuning langsat series Sariayu Nova No.990/XIX Media cetak : spot iklan harus tdk mencantumkan kegunaan dengan tulisan yang jelas terbaca. dan jenis bahan pembuat produk, Menjanjikan hasil dlm 4 mngg mmproleh kulit putih. Lulur SPA 2 in 1 Nova No.994/XIX Media cetak : spot iklan hrs dgn Tidak mencantumkan nama tulisan yang jelas terbaca. dan alamat perusahaan. xxx Tren Warna Parijs Van Java Nova No.984/XIX Media cetak : spot iklan harus dgn Tidak mencantumkan nama tulisan yang jelas terbaca, Iklan tidak dan alamat perusahaan boleh menjanjikan hasil mutlak seketika jika pemakaiannya harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Bedak sariayu two way cake SPF 15 Nova No.981/XIX Kosmetika yg mengandung vitamin Tdk memberikan keterangan yang berfungsi bkn sbg vitamin tdk lebih lanjut, Menyebutkan boleh diiklankan dengan menyatakan vitamin dalam bahan yang fungsi vitamin tersebut dlm sediaan bukan berfungsi sebagai kosmetika yang dimaksud. vitamin. Sumber: Data Pra Penelitian Desember 2006 – Mei 2007 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada indikasi iklan sariayu melanggar kode etik periklanan. Berdasarkan tabel tersebut juga diketahui terdapat dua iklan sariayu tidak mencantumkan nama dan alamat perusahaan dalam iklan. Sedangkan iklan yang lain tidak mencantumkan keterangan yang lebih lanjut mengenai produknya. Adanya pelanggaran seperti di atas, maka dari itu menjadi alasan peneliti untuk melakukan analisis isi terhadap keempat iklan ini berdasarkan etika iklan.

Diketahui juga bahwa, terdapat daftar 70 produk kosmetik berbahaya dari BPOM yang terbagi menjadi empat kategori antara lain : 18 merek kosmetik rias wajah dan rian mata ; 7 merek kosmetik pewarna rambut mengandung bahan berbahaya dan bahan terlarang; 44 merek kosmetik perawatan kulit; dan satu merek kosmetik mandi. (sumber kompas).

erwin depok

Read more...

Penggunaan kendaraan Motor Gede

Segmentasi Pasar
Dalam sebuah pasar Membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Menurut Kotler :“Market segmentation is the process of breaking a heterogeneous group of potential buyer into smaller homogeneous groups of buyer, that is with relatively similar buying characteristics or needs”. Dengan kata lain segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian maupun gaya hidup. Menurut Kotler :“Market segmentation is the process of breaking a heterogeneous group of potential buyer into smaller homogeneous groups of buyer, that is with relatively similar buying characteristics or needs”. Dengan kata lain segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian maupun gaya hidup.


Menentukan Dasar Segmentasi
Dalam menentukan dasar segmentasi yang akan digunakan dapat disesuaikan dengan kondisi yang paling relevan. Sebagaimana diketahui konsumen berbeda dalam banyak hal dan masing – masing berpotensi membentuk segmen, namun kenyataan tidak semua variabel ini akan bermanfaat untuk semua situasi. Dengan demikian perlu kehati-hatian dalam memilih variabel segmentasi agar sesuai dengan perusahaan.

Selanjutnya Kotler, Kartajaya, Huan dan Liu (2003) menyatakan bahwa agar strategi segmentasi tersebut tepat perusahaan harus pertama, memandang pasar dari sudut yang unik dan dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan pesaing. Kedua metode segmentasi yang digunakan harus sejauh mungkin mencerminkan perilaku pembelian atau penggunaan serta menentukan alasan pelanggan untuk membeli. Karena alasan inilah dynamic atribut segmentation lebih unggul dibandingkan static atribut segmentation, sebab atribut ini lebih mengarah kepada perilaku pembelian, metode ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi perumusan strategi pemasaran yang cocok untuk mempengaruhi perilaku konsumen tersebut.

Segmentasi konsumen berdasarkan demografi pada dasarnya adalah segmentasi yang didasarkan pada peta kependudukan misalnya: usia, jenis kelamin, besarnya anggota keluarga, pendidikan tertinggi yang dicapai, jenis pekerjaan konsumen, tingkat penghasilan, agama, suku dan sebagainya. Semua ini disebut dengan variable-variabel demografi.

Data demografi dibutuhkan antara lain untuk mengantisipasi perubahanperubahan pasar menyangkut bagaimana produsen barang dan jasa menilai potensi pasar dalam setiap area geografi yang dapat dijangkau. Segmentasi konsumen berdasarkan data demografi dibutuhkan untuk mengambil keputusan manajerial. Misalnya, stasiun televisi menggunakan data demografi untuk membuka pemancar (transmisi) baru atau bagian pemasaran suatu perusahaan menggunakan data demografi untuk membuka kantor cabang dan mengatur jumlah personel pemasaran yang dimilikinya.

Perusahaan pembuat sepeda motor merek Honda dan Harley Davidson pernah mengalami penurunan penjualan sepeda motornya di pasar Amerika pada awal tahun 1990an. Setelah diteliti ternyata telah terjadi perubahan pola demografis konsumen potensial pengguna sepeda motor yaitu pria berusia antara 1834 tahun. Mereka adalah yang lahir antara tahun 19461964 yang disebut juga baby boomers. Sebagian besar para baby boomers sudah merasa ‘tua’ dan tidak berminat lagi mengendarai sepeda motor sementara jumlah pria pada rentang usia tersebut ternyata telah sangat berkurang. Selain faktor demografis, penurunan penjualan juga dapat disebabkan munculnya produk alternatif yang dianggap lebih menarik misalnya: perangkat audio stereo, televisi layar lebar, peralatan fitness, peralatan fotografi dan video, fasilitas spa dan sebagainya. Fakta tersebut mendorong para pengelola pemasaran Honda dan Harley Davidson untuk meyakinkan calon konsumen bahwa membeli sepeda motor merupakan cara yang berharga untuk membelanjakan kelebihan pendapatan mereka sebagaimana produk lainnya. Melalui strategi pemasaran yang tepat, kedua perusahaan itu berhasil melawan tren penurunan penjualan sepeda motor dan menaikkan tingkat penjualan mereka. 4 Data demografi juga sangat dibutuhkan dalam menentukan strategi periklanan yang menyangkut bagaimana suatu produk dikomunikasikan kepada khalayak-khalayak sasaran. Dalam hal ini, pemasang iklan perlu memahami mediamedia apa saja yang dapat menjangkau segmen pasarnya, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menjangkau masing-masing segmen itu, kapan sebaiknya disiarkan dan siapa bintang iklan yang cocok untuk menjangkau setiap segmen. Praktisi pemasaran perlu memahami data demografi yang terkait dengan strategi iklan ini agar dapat menentukan media yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Kita akan membahas masingmasing variabel dalam segmentasi demografi ini.


Usia Pengendara Motor Gede
Biasanya konsumen dibedakan menurut usia anakanak, remaja, dewasa dan orang tua. Tetapi pembagian ini masih dianggap terlalu luas. Misalnya, kelompok usia dewasa memiliki bentang usia yang cukup luas sehingga perlu dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Belch & Belch 5 membagi segmentasi berdasarkan usia sebagai berikut:

Belch & Belch membagi segmentasi berdasarkan usia sebagai berikut:

NO KELOMPOK USIA
1 0 – 6 tahun
2 6 – 11 tahun
3 12 – 17 tahun
4 18 – 24 tahun
5 25 – 34 tahun
6 35 – 49 tahun
7 50 – 64 tahun
8 Di atas 64 tahun


Biro Pusat Statistik (BPS) membagi konsumen dan audien media massa berdasarkan usia
yang dikelompokkan sebagai berikut:
BPS

NO KELOMPOK USIA
1 0 – 6 tahun
2 15 – 20 tahun
3 20 – 29 tahun
4 30 – 39 tahun
5 40 + tahun


erwin depok

Read more...